Cara Mengurus Izin Terbang Drone DJI di Indonesia

Pengurusan Izin Terbang Drone DJI di Indonesia

Mengurus izin terbang drone DJI adalah hal yang mudah, asal pengguna mengetahui cara pengurusannya sebelum menerbangkan drone di indonesia.

Sebelum melakukan penerbangan drone, mengantongi izin terkait penerbangannnya sangatlah penting. Topik ini seringkali juga dibahas diberbagai forum, apalagi sekarang sudah tahun 2022, dimana diperlukan upgrade pengetahuan untuk menerbangkan drone DJI di indonesia.

Dalam bayangan seseorang yang melakukan pengurusan drone, hal ini merupakan hal yang berat, sehingga di era saat ini, anggapan seperti itu berpotensi untuk menciptakan pola pikir yang rumit, dan jika dibiarkan akan berakibat pada demotivasi pengguna untuk mengurus izin terbang drone secara legal. Pengurusan izin terbang drone ini diperuntukan bagi pengguna profesional

Jika anda sebagai operator drone hanya ingin menggunakan platform tersebut sebagai hobi atau rekreasi saja, anda cukup berkoordinasi dna menghubungi pihak FASI untuk pengurusan izin terbangnya.

Proses Mengurus Izin Terbang Drone DJI

Sebelum menerbangkan drone, operator atau pilot drone perlu mengetahui cara yang tepat untuk pengurusan penerbangan drone, berikut penjelasannya.

1. Sertifikasi

Sebelum mengurus izin, terlebih dahulu anda harus sudah memperoleh sertifikat resmi. Atau, jika anda memutuskan untuk menggunakan pihak ketiga sebagai operator drone, dari sisi klien anda juga harus memastikan pilot yang anda gunakan berasal dari lembaga resmi dan sudah memiliki sertifikat remote pilot dan registrasi drone yang masih berlaku.

Hal ini penting, untuk memastikan bahwa operator drone yang anda pilih tepat untuk melakukan survey, mapping dan inspeksi dengan drone DJI. Jika belum memiliki sertifikat resmi, anda bisa melakukan pengurusanya ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJHU) lewat Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU). Penting bagi operator memiliki dokumen dari kedua lembaga tersebut sebelum masuk melakukan pengurusan ke perizinan lainnya.

2. Membuat Risk Assesment ke AirNav

Sebelum membuat permohonan terkait dengan risk assesment ke AirNav, terlebih dahulu anda harus memerhatikan beberapa hal. Hal pertama adalah anda harus memastikan bahwa anda sudah memperoleh sertifikat drone termasuk remote pilotnya dari SIDOPI.

Selanjutnya, anda melakukan analisa lokasi dimana drone akan diterbangkan. Survey lokasi juga harus mencatat titik koordinat mengacu pada peta wilayah operasional. Setelah kedua tahap tersebut dilakukan, anda bisa langsung mengetahu secara akurat area penerbagan drone lewat peta ruang udara AirNav.

Sebelum melakukan risk assesment ke AirNav, pengajuan izin terbang drone harus memuat beberapa dokumen.

2.1 Identifikasi dan Jenis Pengoperasian Drone

Terkait dengan hal ini, pilot bisa melampirkan dokumen sertifikasi drone dari SIDOPI. Jenis pengoperasian drone punya kebutuhan yang berbeda-beda bagi perusahaan atau peroangan.

Umumnya, penerbangan drone dilakukan untuk mengumpulkan data survey mapping, patroli untuk keamanan publik, uji terbang, kepentingan cinematic atau inspeksi.

2.2 Checklist Peralatan serta Tempat Pendaratan Drone

Perlatan yang dibawa saat dilokasi pasti tidak hanya terbatas pada drone saja. Perlengkapan termasuk base station bahkan payload juga harus dijelaskan secara detil spesifikasinya.

Untuk mempersingkat proses identifikasi, sebaiknya anda turut melampirkan spesifikasi peralatan secara terpisah.

Pastikan spesifikasinya dibuat dari sumber asli, sehingga proses pengecekan akan sesuai dengan spek drone dan payload, sebagai contoh anda akan merencakaan pengambilan data photogrammetry, maka spesifikasi dari payload seperti DJI Zenmuse P1 juga harus dilampirkan sebelum hari H penerbangan. Selain itu, pastikan tempat pendaratan yang menjadi titik awal penerbangan dan penurunan drone dan koordinatnya harus di input kedalam peta lokasi, termasuk jalur terbangnya.

2.3 Jalur Penerbangan dan Kecepatan Drone

Peta yang menjadi jalur terbang drone DJI bisa dimasukan dan disatukan dengan tempat drone lepas landas. Selain itu, pengguna juga harus menginformasikan kecepatan drone yang dieksekusi saat melakukan penerbangan.

2.4 Titik Lepas Landas dan Alternatif Pendaratan

Jika anda menginginkan titik yang menjadi area drone lepas landas sama dengan titik pendaratan sebenarnya sah-sah saja. Namun, tetap untuk berjaga-jaga anda harus menyediakan solusi area pendaratan minimal 2 dalam bentuk koordinat. Setelah itu anda bisa memasukannya kedalam peta.

2.5 Mengestimasikan Durasi Penerbangan dan Daya Tahan Baterai

Jika anda ingin agar durasi penerbangan drone dan daya tahan baterainya dipisahkan dalam lembar yang berbeda, anda bisa menyerahkan dokumen spesifikasi drone termasuk info durasi terbang didalamnya menjadi satu lembar, sementara spesifikasi terkait baterai drone bisa anda bedakan di lembar lain.

2.6 Informasi Luas Area Pengoperasian, Manuver dan Identifikasi Operator di Lapangan

Operator drone juga perlu menginformasikan luasan area yang akan dijelajahi oleh drone DJI. Hal ini penting bagi AirNav, sehingga mereka bisa melakukan monitoring dengan aman dan memastikan bahwa jalur penerbangan drone yang anda pilih adalah wilayah dimana drone diizinkan terbang, bukan area dimana drone dilarang untuk terbang.

Manuver drone juga dapat disatukan kedalam peta, bersama dengan informasi-informasi penting lainnya. Yang perlu diingat adalah anda harus menentukan titik koordinat dan informasi lain terkait lokasi dilapangan. Dalam menerbangkan drone, tentunya pasti akan ada operator atau pilot drone yang mengoperasikan.

Untuk itulah, anda harus menuliskan secara detil nama pilot yang terlibat dalam operasi penerbangan, siapa yang menjadi remote pilot nya, siapa yang bertindak sebagai visual observer, siapa tim teknis yang ikut saat hari H penerbangan dan tim lainnya. Pastikan anda menulisnya secara lengkap tidak ada yang terlewat satupun.

2.7 Metode Pengoperasian oleh Pilot Remote

Penting untuk memahami metode pengoperasian drone oleh pilot remote, hal ini untuk memastikan bahwa kaidah pengoperasiannya sesuai dengan ketentuan penerbangan drone. Terdapat 3 metode atau cara pengoperasian drone oleh pilot remote, diantaranya VLOS, EVLOS, BVLOS.

Operasi VLOS adalah metode pengoperasian drone, dimana pilot yang mengontrol drone dari jarak jauh memastikan bahwa pengoperasian penerbangan drone dapat dikontrol dan dilihat dengan kedua mata pilot tersebut, meski pilot drone menggunakan kacamata.

Operasi EVLOS adalah kaidah, dimana penerbangan drone hanya bisa dilihat secara langsung oleh VO atau visual observer, dimana VO mengokmunikasikan bagaimana penerbangan drone lewat HT atau handphone. Terkadang, untuk keadaan dimana melakukan pemetaan drone di area dengan tutupan kanopi yang lebat memang hanya bisa mengandalkan VO untuk mengontrol penerbangan drone, karena remote pilot tidak bisa melihat drone secara langsung.

Operasi BVLOS berarti baik VO atau pilot drone sama sekali tidak bisa melihat drone, namun drone tetap bisa dioperasikan dengan IRPS atau GCS, sehingga untuk memastikan bahwa drone dapat terhindar dari obstacles umumnya mengandalakn DAA atau SAA, yang biasa disebut dengan detect and avoid serta see and avoid. Hanya saja, pengurusan izin terbang BVLOS saat ini tidak semudah yang dibayangkan, karena membetuhkan persyaratan tambahan, termasuk assesment dari DKUPPU.

3. Tahap Setelah Risk Assesment

Setelah semua dokumen lengkap, berarti anda sudah siap untuk mengirimkan dokumen tersebut ke AirNav. Setelah sampai di AirNav, pengecekan dokumen akan dilakukan dan setelah selesai maka pihak AirNav akan mengirim kembali dokumen dalam bentuk Hazard Identification and Risk Assesment.

Dokumen ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari penerbangan drone DJI dan dikeluarkan secara resmi oleh AirNav Indonesia. Jika pilot drone ingin memperoleh dokumen tersebut, setidaknya operator harus mengajukan selambat-lambatnya 3 minggu sebelum hari H penerbangan drone.

Sebelum pemohon melakukan pengiriman permohonan izin ke DNP, pastikan pemohon sudah memperoleh sertifikat drone dan sertifikat remote pilot dari SIDOPI, dokumen asuransi, dokumen HIRA dan dokumen pendukungnya yang dikirimkan oleh pihak AirNav dan surat permohonan penerbangan drone.

Biasanya, pengguna juga akan mendapatkan dokumen rekomendasi yang diberikan oleh pihak AirNav. Kondisi yang sama juga akan ditemui ketika pengguna mendapatkan dokumen dari DNP, apalagi jika penerbangan drone dilakukan di area seperti bandara, pengguna akan memperoleh SC tambahan dari pihak bandara setempat.

Setelah anda mendapatkan rekomendasi dari pihak DNP, anda sebagai pemohon bisa langsung membuat NOTAM ke pihak AirNav. Pastikan untuk melakukan koordinasi dengan ATC setiap menerbangkan drone agar semuanya bisa berjalan lancar. Pastikan juga bahwa untuk kebutuhan penerbangan drone komersial anda harus mengacu pada CASR 107.

Notam dapat didefinisikan sebagai pemberitahuan yang di informasikan seluas-luasnya lewat peralatan telekomunikasi, berisi informasi terkait penetapan, kondisi atau perubahan di setiap fasilitas aeronautika, pelayanan, prosedur atau kondisi berbahaya, berjangka waktu pendek dan bersifat penting untuk diketahui oleh personel operasi penerbangan. Tujuan penerbitan NOTAM adalah untuk mencapai tujuan informasi penerbangan dalam upaya menjamin kelancaran operasional, keamanan, keselamatan penerbangan, dan kegiatan terkait lainnya

Pelajari lebih lanjut tentang drone DJI lainnya.

Questions? Please let us know how we can help. 
Connect further with us by filling the contact form below, or at:
Email: enterprise@halorobotics.com
WhatsApp: +62811-8549-888